Kenaikan Gaji PNS 6 Persen Tahun 2015 Tinggal Tunggu PP

Rabu, 24 Desember 2014

Kenaikan Gaji PNS 6 Persen Tahun 2015 Tinggal Tunggu PP

Unknown di 15.44

15.44

Unknown

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Berita tentang kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen telah menjadi trand, hal ini terjadi banyaknya pembicaraan di media khususnya twitter atau facebook. Kabar gembiranya membawa angin segar buat para PNS sejagad Indonesia. Pada tanggal 28 September 2014 lalu, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Chatib BAsri dan Gubernur BI Agus Martowardojo, Rapat mengagendakan pembahasan laporan sekaligus pengesahan hasil kerja panitia kerja RUU RAPBN 2015, mendengar pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah serta penandatanganan naskah RUU RAPBN 2015.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat menaikkan alokasi anggaran untuk gaji PNS, TNI dan Polri. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menuturkan, belanja Kementerian/Lembaga dalam postur RAPBN 2015 disepakati menembus Rp 647,309 triliun. Jumlah ini naik Rp 46,728 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp 600,581 triliun.

Berikut bahasanya, "Anggaran kenaikan gaji pokok PNS, TNI, Polri rata-rata 6 persen sebesar Rp 4,103 triliun. Anggaran kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI Polri masing-masing Rp 5.000 sebesar Rp 2,572 triliun," ujar Andy di gedung DPR, Jakarta, Minggu (28/9).

Selang beberapa bulan kemudian yakni pada bulan desember, Pemerintahan Jokowi menegaskan kenaikan gaji PNS tersebut.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan tetap menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 6 persen tahun depan. Anggaran kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
“Ya tetap lah, itu kan menyesuaikan dengan biaya hidup, inflasi," kata Bambang di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Lihat disini berita selengkapnya...

Kita berharap semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua, Amin. Dan selanjutnya kenaikan gaji 6 persen tertuang dalam Peraturan Pemerintah di massa Pemerintahan Jokowi-Kalla.